Orangtua Anak dengan Difabilitas Berharap Ada Panduan Layanan Kesehatan Reproduksi

Sentra Advokasi, Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) mengadakan semiloka bersama dengan SKPD Kota/Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta serta beberapa lembaga/komunitas disabilitas yang ada di Yogyakarta pada Selasa, 24 Maret 2015 di Hotel Ruba Grha Yogyakarta. Semiloka ini dihadiri oleh 37 peserta.

“Penyediaan informasi yang aksesibel harus ada agar warga dengan disabilitas dapat dengan mudah menerima dan memberikan informasi. Selain informasi, akses atas layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang ramah disabilitas juga menjadi salah satu bagian penting pemenuhan hak dan kebutuhan orang dengan disabilitas”, ungkap Sholih Muhdlor dari SAPDA.

Sholih menambahkan tujuan dari semiloka ini untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja disabilitas. Menurut Sholih, latar belakang semiloka ini adalah pemenuhan atas hak informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja disabilitas masih menjadi tantangan yang cukup berat baik bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pemberi layanan, dan komunitas disabilitas itu sendiri.

Narasumber pada semiloka ini adalah Kepala Dinas Kesehatan DIY, Kepala Dinas Pendidikan DIY, Dr. Pariawan Luthfi Ghazali, dan Presti dari SAPDA. Narasumber dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas melalui puskesmas di tiap kecamatan yang dapat diakses oleh siapa pun. Sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas sudah diberikan di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA pada Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di masing-masing sekolah.

Peserta mengeluhkan bahwa layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang diberikan tersebut belum ramah terhadap difabe. Peserta mengharapkan adanya buku panduan mengenai layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas. Peserta juga mengharapkan ada mata pelajaran khusus terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas di sekolah-sekolah, tidak hanya menyelipkan materi tersebut pada mata pelajaran lain karena murid tidak dapat menangkap informasi tersebut secara maksimal.