Orangtua Anak dengan Difabilitas Berharap Ada Panduan Layanan Kesehatan Reproduksi

Sentra Advokasi, Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) mengadakan semiloka bersama dengan SKPD Kota/Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta serta beberapa lembaga/komunitas disabilitas yang ada di Yogyakarta pada Selasa, 24 Maret 2015 di Hotel Ruba Grha Yogyakarta. Semiloka ini dihadiri oleh 37 peserta.

“Penyediaan informasi yang aksesibel harus ada agar warga dengan disabilitas dapat dengan mudah menerima dan memberikan informasi. Selain informasi, akses atas layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang ramah disabilitas juga menjadi salah satu bagian penting pemenuhan hak dan kebutuhan orang dengan disabilitas”, ungkap Sholih Muhdlor dari SAPDA.

Sholih menambahkan tujuan dari semiloka ini untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja disabilitas. Menurut Sholih, latar belakang semiloka ini adalah pemenuhan atas hak informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja disabilitas masih menjadi tantangan yang cukup berat baik bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pemberi layanan, dan komunitas disabilitas itu sendiri.

Narasumber pada semiloka ini adalah Kepala Dinas Kesehatan DIY, Kepala Dinas Pendidikan DIY, Dr. Pariawan Luthfi Ghazali, dan Presti dari SAPDA. Narasumber dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas melalui puskesmas di tiap kecamatan yang dapat diakses oleh siapa pun. Sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas sudah diberikan di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA pada Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di masing-masing sekolah.

Peserta mengeluhkan bahwa layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang diberikan tersebut belum ramah terhadap difabe. Peserta mengharapkan adanya buku panduan mengenai layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas. Peserta juga mengharapkan ada mata pelajaran khusus terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas di sekolah-sekolah, tidak hanya menyelipkan materi tersebut pada mata pelajaran lain karena murid tidak dapat menangkap informasi tersebut secara maksimal.

Warga Binaan BRTPD Belum Tahu Ada Perda Disabilitas

Hal tersebut yang mengemuka saat sejumlah 25 mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) mengadakan sosialisasi Perda Yogyakarta no.4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak terhadap disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) pada Jum’at (20/3). Peserta sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai jenis disabilitas yang tinggal di balai yang berlokasi di Pundong, Bantul, Yogyakarta ini.

“Biasanya kami disini mendampingi  saat kursus tertentu, contohnya mendampingi menjahit dan komputer.  Kalau ada yang lambat, kami bantu. Tapi program kerja kami disini beda-beda. Ada yang kasih motivasi atau ngajar ngaji sesuai agamanya masing-masing, ada juga membatik, dan membuat kemoceng dari tali rafia”, ujar Nana Nawanagsari salah seorang mahasiswa UPY.

Lebih lanjut Nana menjelaskan bahwa kelompok KKN ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki program yang berbeda. Berangkat dari banyaknya Warga Binaan Sosial (WBS) yang tidak memahami hak mereka sebagai difabel, kelompok KKN ini membuat satu acara besar bersama yakni sosialisasi Perda DIY agar mereka bisa memahami bahwa mereka memiliki hak dan harus diperjuangkan.

Pada proses sosialisasi ini, WBS cukup antusias melontarkan beberapa pertanyaan kepada pembicara yakni Setyo Adi dari Driya Manunggal Yogyakarta. Warga binaan menjadi tersadar bahwa mereka memiliki hak yang sudah dijamin pada Perda DIY dan jika ada tindak diskriminasi dapat melaporkan kejadiannya ke Driya Manunggal. Peserta juga diberikan informasi tentang adanya komite atau wadah sebagai tempat menuntut hak jika haknya dilanggar orang lain.nt

Panitia acara menyediakan dua orang juru bahasa isyarat memberikan aksesibilitas kepada peserta tuli.

CIQAL Adakan Temu Dampingan untuk Perkuat Peran Komunitas

Center for Impoving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (CIQAL) mengadakan workshop Temu Komunitas Dampingan kepada empatkomunitas di Hotel Brongto Yogyakarta pada Jum’at (20/3). Keempat komunitas tersebut berasal dari Kecamatan, Ngaglik, Kecamatan Mlati, Kecamatan Banguntapan, dan Kecamatan Pajangan.

“Agenda pada hari ini kami mengundang bapak ibu disini untuk menguatkan peran komunitas di masyarakat. Agar sewaktu-waktu jika ada warganya yang perempuan difabel mengalami kekerasan seksual, komunitas ini dapat menangani masalah tersebut,” ujar Ibnu Sukoco perwakilan dari Ciqal pada saat pembukaan.

Ibnu menambahkan tujuan adanya workshop ini agar terdiskusikan pengalaman dan strategi komunitas dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan khususnya difabel dan terumuskan rencana kerja tiap komunitas untuk menjadi bahan diskusi komunitas.

Keempat komunitas ini sudah didampingi oleh Ciqal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun masyarakat sipil. Ciqal berhadap ada peningkatan kapasitas tentang pelayanan pada korban kekerasan perempuan difabel dan ada kesepakatan pelayanan pada korban dari masing-masing komunitas dampingan Ciqal.

Acara ini dihadiri oleh 21 peserta perwakilan dari komunitas yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan agama, Pemerintah Desa / Kecamatan : Kades / Kesra / Kesmas Kecamatan, BABINKABTIBMAS, BPD, Dukuh, Puskesmas, RBM, PKK, dan Yandu. Diharapkan adanya peningkatan kapasitas tentang pelayanan pada korban kekerasan perempuan difabel dan adanya kesepakatan pelayanan pada korban dari komunitas.

Peserta yang datang juga diharapkan berkenan untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan adanya RUU Kekerasan Seksual di papan  yang sudah disiapkan. Pada akhir kegiatan, peserta diminta membuat rencana tindak lanjut dalam temu komunitas, agar ada program kerja pada masing-masing komunitas dalam pendampingan kepada perempuan difabel korban kekerasan.

Perlunya Pendidikan dan Layanan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja dan Orangtua Anak Difabel

Dalam proses pemahaman diri sendiri tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, difabel dihadapkan pada persoalan mengkomunikasian dan memahamkan kepada orang lain mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana penyelesaian yang dipilih. Kesehatan reproduksi, bagi sebagian besar masyarakat dengan adat ketimuran, masih dianggap sebagai suatu yang tabu dan tidak boleh dibicarakan, terlebih kepada remaja atau bahkan anak-anak. Hal ini menjadi isu tersendiri ketika dikaitkan dengan masa-masa pubertas.

Pola komunikasi dan kesadaran kedua belah pihak baik orangtua maupun remaja difabel, menjadi sangat penting dalam penyelesaian masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalamkesehatan reproduksi. Keragaman difabilitas yang dialami sangat berpengaruh kepada bagaimana cara menyampaikan materi kesehatan reproduksi supaya mudah diterima.

Tuli akan memiliki kendala yang berbeda dengan difabel netra, difabel daksa akan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tidak sama dengan difabel grahita. Difabel daksa sendiri misalnya, pengguna kruk akan menghadapi hambatan berbeda denganparaplegic.  Menjelaskan organ-organ reproduksi kepada remaja tuli akan berbeda caranya dengan penjelasan kepada difabel netra, dan sebagainya. Kompleksitas yang terjadi karena keberagaman disabilitas inilah yang membuat isu kesehatan reproduksi menjadi sangat rumit bagi difabel.

Tidak semua sekolah baik Sekolah Luar Biasa (SLB), sekolah umum, maupun sekolah inklusif  mengajarkan pendidikan terkait kesehatan reproduksi kepada peserta didik. Peran serta orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan informasi kesehatan reproduksi terutama orang tua anak difabel. Informasi kesehatan reproduksi sangat memperngaruhi kesehatan reproduksi yang tidak hanya sehat alat reproduksinya, namun juga sehat secara mental dan sosial. Sering kali, kurangnya informasi dan kesadaran kesehatan reproduksi menimbulkan permasalahan kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak tahu cara merawat kesehatan alat reproduksi pribadi yang menyebabkan penyakit menular seperdi AIDS atau HIV. 

Pembelajaran Harus Tepat Sasaran

Ketidakpahaman risiko yang akan dihadapi jika tidak menjaga kesehatan reproduksi belum sepenuhnya dimengerti oleh remaja difabel. Remaja difabel menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi mutlak diperlukan untuk remaja difabel agar dapat menghindari masalah kesehatan reproduksi yang tidak diinginkan dan mengurangi jumlah korban kekerasan terhadap remaja difabel. Tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua anak difabel, pemerintah juga dituntut untuk memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah dan menindak tegas pelaku kekerasan seksual remaja difabel.

Pembelajaran terkait kesehatan reproduksi harus dapat dipastikan tepat sasaran dan diterima baik oleh remaja difabel. Materi pelajaran kesehatan reproduksi tidak bisa disamakan untuk remaja difabel karena kemampuan mereka yang berbeda dalam menyerap informasi. Contohnya untuk remaja tuli, dibutuhkan kemampuan bahasa isyarat oleh guru yang mengajar disertai gambar beserta keterangan, alat peraga, dan video. Hal ini bertujuan agar remaja difabel dapat memahami secara optimal materi mengenani kesehatan reproduksi. Tentu berbeda jika menyampaikannya kepada remaja difabel lainnya. Materi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan remaja difabel agar informasi kesehatan reproduksi untuk remaja difabel dapat tersampaikan dengan maksimal.

Tuli dalam Perspektif Sosial Budaya

Banyak orang langsung menilai bahwa tuli adalah orang yang tidak bisa mendengar atau orang yang memiliki hambatan pendengeran. Namun dari perspektif sosial-budaya,  tuuli bukan merupakan kecacatan, bukan pula difabel atau disabilitas fisik, melainkan sebuah kelompok minoritas linguistik, pengguna bahasa isyarat. Tuli adalah pernyataan kultural sebagai identitas budaya tuli. Dikatakan demikian karena budaya tuli memiliki bahasa, sejarah, sistem nilai, tata perilaku, sistem kepercayaan, tradisi, sistem kemasyarakatan, perjuangan, dan kesenian.
Kebanyakan tuli berisyarat satu sama lain tanpa mempertimbangkan tingkat pendidikan mereka karena  tidak setiap tuli memiliki kemampuan bahasa isyarat yang sama. Di sisi lain, tidak semua tuli menggunakan bahasa isyarat, beberapa masih menggunakan sistem simbol manual. Adapun tuli pengguna bahasa isyarat harian jika berada di rumah (home sign). Home sign adalah bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh anggota keluarga. Sedangkan dialek bahasa isyarat yang menunjukan daerah asal penggunanya masih digunakan dalam kebudayaan Tuli contohnya bahasa isyarat Kolok, bahasa isyarat Jakarta, bahasa isyarat Tarakan, bahasa isyarat Yogyakarta, dan lain sebagainya.
Norma, Nilai, dan Kepercayaan
Bahasa isyarat selayaknya dinilai sebagai kekayaan budaya meskipun ada salah satu kutipan dari orang dengar yang menyatakan bahwa bahasa isyarat bukan bagian dari kebudayaan. Ketulian seyogyanya tidak dianggap sebagai suatu masalah atau penyakit yang perlu disembuhkan karena sebagian besar masyarakat tuli menilai diri mereka sendiri sebagai budaya minoritas.
Dalam berhubungan sosial kemasyarakatan, ada tuli yang hidup sendiri diantara orang-orang dengar, ada juga yang hidup berkelompok. Mereka yang hidup berkelompok lebih mengerti perbedaan budaya dengan budaya lain atau budaya mayoritas. Mereka pun mengerti norma perilaku bahwa tuli memiliki kesetaraan martabat, kehormatan, dan etiket.
Budaya tuli juga memiliki tradisi seperti acara tahunan, contohnya syawalan bersama keluarga besar tuli, lomba, Hari Tuli Internasional, olahraga antar Tuli se- Sekolah Luar Biasa (SLB) se-kota, Nasional, dan bahkan sedunia yang dikenal dengan nama Deaflympic. Tuli juga memiliki nyanyian dalam bahasa isyarat untuk lagu selebrasi. Cerita dalam menggunakan bahasa isyarat untuk mengajarkan alfabet pada anak pun ada. Karya komedi tuli, komik buatan Tuli seperti “That Deaf Guy”, dan deaf anecdote pun muncul sebagai hasil karya tuli yang bercerita mengenai Tuli, bahasa isyarat, peristiwa nyata, humor, dan hal-hal lucu lainnya.
Contoh kelompok tuli yang hidup dalam kemasyarakatan di antaranya Deaf Art Community di Yogyakarta dan Magelang Deaf Club di Magelang. Kelompok olahraga tuli pun ada seperti kelompok futsal tuli, deaflympic, dan PORTURIN. Sekolah tuli juga ada contohnya Gallaudet University di Amerika Serikat yang menggunakan metode bahasa isyarat dalam proses belajar mengajar. Sedangkan internet dan media sosial yang akses untuk tuli contohnya dengan video rekaman pada skype, camfrog, oovoo, dan teknologi termodern seperi video call.
Seni dan Sejarah Tuli
Tidak sedikit masyarakat melihat bahwa kemampuan Tuli dalam seni tergolong bagus. Penilaian ini dikarenakan Tuli dapat memaksimalkan kemampuan visual. Mereka mampu melihat bagaimana orang lain mengasah kemampuan seninya sehingga mereka mampu mencontohnya dan mengaplikasikan terhadap dirinya. Contoh seniman Tuli dalam bidang musik adalah Ludwig Van Beethoven dan Hellen Keller sebagai contoh penulis tuli. Tuli juga mampu bermain teater, bercerita dengan menggunakan bahasa isyarat, memahat, melukis, dan lain sebagainya.
Menurut Paddy Ladd seorang peneliti tuli dari University of Bristol,  perkembangan bahasa isyarat sudah ada jauh sebelum abad ke 14. Sedangkan pada abad ke 17, alfabet tangan diciptakan oleh Juan Pablo Bonet dalam bukunya. Kemudian pada tahun 1880 terdapat   International Congress on the Education for the Deaf (ICED) di Milan, Italia yang membahas mengenai metode pengajaran dan penggunaan bahasa untuk tuli dalam pendidikan tuli, oralism atau manualism. Namun pada kongres tersebut, mekanisme oral yang mendapat suara terbanyak yang juga mendapat dukungan dari Alexander Graham Bell. Sehingga perkembangan bahasa isyarat mulai menurun sejak saat itu. Setelah peristiwa penting tersebut memicu pergerakan masyarakat tuli dengan berdirinya The National Association of the Deaf (NAD) di Amerika untuk memperjuangkan hak tuli, melindungi budaya dan bahasa mereka. Perjuangan penggunaan bahasa isyarat kembali berkembang pada tahun 1960 oleh William C. Stokoe dan penelitiannya mengenai ‘Sign Language Structure” pada Bahasa Isyarat Amerika.
 Perjuangan masyarakat tuli di dunia mengenai pendidikan tuli berhasil membuahkan hasil dengan terselenggarakan ICED kedua di Vancouver, Kanada pada 2010 yang membahas tentang resolusi Milan. Metode pengajaran dan penggunaan bahasa yang tepat dalam pendidikan tuli adalah bahasa isyarat. (Ramadhany Rahmi)
Referensi : Presentasi pada Seminar “Mengenal Budaya Tuli dan Bahasa Isyarat”. Yogyakarta, 29 Maret 2015 oleh Adhi Kusumo Bharoto, peneliti di Laboratorium Riset Bahasa Isyarat.

Difabel Tuli Desak Pemerintah Menerapkan Sistem Pembelajaran Bilingual

Dalam rangka memperingati Hari Difabel Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, SIGAB menyelenggarakan acara Temu Inklusi yang dilaksanakan selama 3 hari, 19-21 Desember 2014 di Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman. Sabtu, 20 Desember 2014 terdapat 8 wokshop yang diakan secara  bersamaan.Salah satunya workshop Pendidikan Inklusi bertempat di SLB Kencana 2 Berbah, Sleman yang dimulai pada pukul 09.00-12.00. Workshop ini diikuti oleh 40 orang dengan latar belakang dan daerah yang berbeda-beda. Pak Setia Adi Purwanta, seorang difabel netra berlaku sebagai pembicara pada kesempatan ini.

Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah seyogyanya semua anak dapat belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang ada pada mereka. Konsep pendidikan inklusif mendapat penerimaan yang baik di berbagai Negara karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasi dan memperoleh pendidikan yang bermutu dan semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan difabilitasnya.  Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak serta sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda pun menjadi alas an diterimanya konsep pendidikan inklusif di berbagai negara.

Dengan adanya dukungan yang baik dari pemerintah, maka di berbagai daerah banyak bermunculan sekolah yang berlabel sekolah inklusi. Di satu sisi hal ini merupakan sesuatu yang menggembirakan karena akan meningkatkan kesempatan bagi anak difabel untuk mengenyam pendidikan. Namun di sisi lain ketika kita melihat penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang telat mempunyai label inklusi, hal yang menggembirakan tersebut berubah menjadi menyedihkan. Berbagai persoalan masih terlihat di sana sini. Mulai dari masalah aksesibilitas bangunan sekolah dan bahan ajar, asesmen, modifikasi kurikulum, kualitas guru pendamping, system penilaian sampai dengan pelibatan orang tua siswa. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi ada beberapa sekolah berlabel inklusi justru menolak atau mengeluarkan siswa difabel dari sekolahnya.

Upaya memperbanyak sekolah yang berlabel sekolah inklusif tanpa dibarengi dengan peningkatan layanan kepada siswa difabel akan sangat merugikan bagi anak difabel karena siswa difabel di sekolah inklusi akan merasa pada lingkungan asing dan kurang bersahabat,  siswa difabel tidak dapat mengikuti pelajaran secara maksimal,  serta akan memperkuat padangan siswa non difabel bahwa siswa difabel memang bodoh,  terbelakang, hanya mengganggu, dll. Hal ketiga ini justru jauh lebih berbahaya disbanding dua hal sebelumnya.

Melihat adanya kesenjanganan antara konsep dan realita yang terjadi di lapangan maka perlu dicari upaya pemecahan agar prasangka-prasangka negative terhadap anak-anak difabel tidak justru ditumbuhkan di dunia pendidikan, yang seharusnya dapat menuntut siswa lebih mengasah sisi kemanusiaan dan menyiapkan siswa menjadi manusia-manusia yang penuh bermartabat.

Tujuan dari kegiatan ini untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dialami dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah inklusi dan menyusun rekomendasi perbaikan perbaikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Workshop yang diikuti oleh 40 peserta ini dibagi menjadi dua kelompok diskusi. Kedua kelompok merumuskan permasalahan di pendidikan inklusi serta rekomendasi dan solusi. Beberapa kesulitan yang dialami peserta didik difabel tuli antara lain sulit memahami kalimat pada materi belajar di sekolah, sulitnya komunikasi, kurangnya guru pendamping khusus dan kurikulum yang diterapkan di sekolah tidak mengakomodir anak berkebutuhan khusus.

Peserta didik tuli mengharapkan metode belajar di sekolah harus bilingual agar mempermudah tuli mengakses materi pelajaran. Mereka juga berharap pemerintah lebih bertanggungjawab mensosialisasikan kepada seluruh sekolah di Indonesia bahwa kemampuan dari setiap anak berkebutuhan khusus bias dikembangkan.

Sistem Isyarat Bahasa Indonesia vs Bahasa Isyarat Indonesia

Saat orang dengar bertemu dengan orang dengar, mereka akan saling berbicara untuk berkomunikasi. Namu,n bagaimana dengan orang tuli saat ingin berkomunikas dengan sesama tuli? Mereka akan menggunakan bahasa ibu mereka, yakni bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat, akan mempermudah mereka dalam berkomunikasi karena bahasa isyarat merupakan bahasa alami mereka.

Bahasa isyarat di Indonesia ada dua, yaitu Sistem Isyarat  Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo). SIBI diciptakan dengan beberapa alasan, di antaranya untuk merepresentasikan Bahasa Indonesia pada tangan, untuk mengajarkan Bahasa Indonesia secara yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), dan karena mudah dipelajari oleh orang yang sudah bisa berbahasa Indonesia.

SIBI dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan tuli dan dasar pembuatannya mengacu pada Bahasa Indoensia lisan. SIBI dibuat hanya dengan mengubah Bahasa Indonesia lisan menjadi Bahasa Isyarat namun kosa kata isyaratnya banyak diambil dari bahasa isyarat Amerika. Tata bahasa yang digunakan dalam Bahasa Isyarat mengikuti bahasa Indonesia yang mengandalkan urutan kalimat dan satu isyarat untuk kata-kata berhomonim.

Sudah benar saat pemerintah memfasilitasi tulisan Braille untuk akses komunikasi anak tuna netra, karena mereka sudah lama mengenal Bahasa Indonesia. Dengan mendengarkan orang  yang berbicara secara lisan, tata Bahasa Indonesia sudah diketahui sebelum mereka mengenal tulisan Braille. Proses menghubungkan tulisan Braille dan Bahasa Indonesia itu menjadi mudah diakses oleh anak tuna netra.

Namun bagaimana dengan anak tuli yang dijejali SIBI oleh pemerintah? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak tuli dan mampu diakses dengan mudah bagi mereka? Anak tuli belum pernah mengenal Bahasa Indonesia karena mereka tidak mendengar. Proses menghubungkan SIBI dan Bahasa Indonesia tidak berjalan karena anak-anak tuli belum tahu tata Bahasa Indonesia. Di sinilah SIBI gagal sebagai sistem untuk merepresentasikan Bahasa Indonesia yang belum diketahui.

Penerjemahan SIBI berupa kalimat lengkap dengan awalan dan akhiran. Contohnya kata perjalanan, dalam SIBI akan diterjemahkan menjadi per-jalan-an. Satu kata dengan 3 gerakan. Namun saat dihubungkan menjadi kalimat “mobil itu sedang dalam perjalanan ke sini”, kata “perjalanan” ini tetap dengan gerakan dua jari yang mengisyaratkan orang berjalan. Sehingga banyak tuli menangkap bahwa mobil berjalan seperti orang berjalan, bukan dengan menggunakan roda. Sedangkan dalam BISINDO, berjalannya mobil hanya dengan satu kata disertai ekspresi untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung.

Contoh kata lainnya adalah “pengangguran”. SIBI menggunakan tiga gerakan yang mengeja peng-anggur-an. Disini terdapat kata anggur yang diisyarat layaknya buah anggur. Padahal tidak ada hubungan kata anggur dan pengangguran, karena anggur adalah nama buah sendangkan pengangguran berarti tidak punya pekerjaan. Sedangkan dalam BISINDO, penggangguran diisyaratkan dengan mengepalkan satu tangan dan mengetuknya ke bagian bawah pipi sebanyak dua kali yang berarti tidak memiliki kegiatan yang dilakukan atau tidak memiliki pekerjaan.

Guru di Sekolah Luar Biasa di Indonesia masih banyak yang mengajar dengan menggunakan SIBI dan oral atau bahasa bibir kepada siswa tuli. Dalam dunia akademis, BISINDO belum dipercaya mampu menjadi bahasa pengantar yang efektif. Sayangnya dampak penggunaan SIBI kepada siswa tuli membuktikan bahwa mereka tidak memahami informasi yang disampaikan gurunya secara maksimal. Tidak sedikit pula yang menjadi salah paham dengan informasinya yang disampaikan.

Inilah yang amat disayangkan. Dengan menggunakan SIBI, siswa tuli tidak bisa mengakses informasi secara maksimal. Banyak pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh siswa tuli di sekolah. Pemerintah dan masyarakat umum belum banyak yang menyadari hak tuli dalam berkomunikasi. Padahal sudah dijamin pada Pasal 24 ayat 3 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa Negara-Negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak, termasuk memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas lingustik masyarakat tuli.

Melalui bahasa isyarat, anak tuli mampu mengembangkan pikirannya dan belajar berbagai hal, termasuk belajar bahasa lisan. Tanpa dibekali bahasa isyarat yang memadai, mereka akan mengalami masalah dalam mengembangkan pikirannya sehingga mereka mengalami berbagai masalah.

Referensi :

Presentasi Adhi Kusumo Bharoto, Laboratorium Riset Bahasa Isyarat pada 1 Maret 2015, 

Lainnya opini pribadi dan diambil dari slide power point berjudul Hak Tuna Rungu Berbahasa Isyarat oleh M. Umar Muslim,Tokyo University of Foreign Studies, Universitas Indonesia